Diskusi Bekasi – Pemerintah pusat semakin serius mempercepat pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis energi atau Waste to Energy (WtE) di berbagai daerah di Indonesia. Dalam rencana awal, sebanyak 10 proyek strategis nasional siap dibangun, salah satunya menyasar kawasan TPST Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat — yang selama ini menjadi lokasi penampungan sampah terbesar di wilayah Jabodetabek.
Hal ini disampaikan oleh Prasetyo Hadi, selaku Menteri Sekretaris Negara, usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Prabowo Subianto setibanya dari kunjungan luar negeri di Mesir. Rapat berlangsung di ruang VVIP Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (15/10/2025).
“Proyek Waste to Energy ini sudah siap dibangun di 10 titik prioritas nasional, termasuk di Bantargebang. Ini merupakan langkah besar pemerintah dalam menjawab tantangan krisis sampah yang semakin kompleks,” ujar Prasetyo Hadi kepada awak media.
Menurutnya, proyek ini juga menjadi salah satu prioritas Presiden karena volume sampah di beberapa kota besar sudah mencapai lebih dari 1.000 ton per hari. Dengan pembangunan WtE, sampah tidak hanya dikelola, tetapi juga dikonversi menjadi energi listrik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dan industri.
Dalam rapat tersebut, Presiden menerima laporan langsung dari Rosan Roeslani selaku CEO Danantara, perusahaan pelaksana proyek strategis tersebut. Laporan tersebut mencakup kesiapan teknis, skema pembiayaan, serta rencana pelaksanaan pembangunan di sejumlah wilayah prioritas.
“Alhamdulillah, tahun ini Danantara dapat menyusun skema pembiayaan yang solid sehingga masalah sampah di 34 kabupaten/kota di Indonesia dapat mulai ditangani secara bertahap,” tutur Prasetyo.
Selain Bantargebang, proyek Waste to Energy ini juga akan difokuskan di kota-kota besar seperti Surabaya, Denpasar, Makassar, dan Medan. Pemerintah berharap fasilitas ini bisa menjadi solusi permanen untuk mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA) konvensional yang kerap mengalami kelebihan kapasitas.
Tidak hanya itu, Rosan juga melaporkan perkembangan positif mengenai realisasi penerbitan patriot bond atau obligasi patriot — instrumen investasi nasional yang akan menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan proyek ini.
“Realisasi penerbitan obligasi patriot sesuai dengan target dan nilainya sudah di atas Rp50 triliun. Ini menunjukkan komitmen kuat dari sektor keuangan untuk mendukung program pengelolaan sampah nasional,” jelas Prasetyo.
Pemerintah menegaskan bahwa program Waste to Energy bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bagian dari strategi jangka panjang dalam mewujudkan ekonomi sirkular, energi bersih, dan pengurangan emisi karbon. Proyek ini juga akan melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan pihak swasta.
Prasetyo menambahkan, pemerintah tidak akan menggelar seremoni peluncuran yang megah demi efisiensi anggaran. Fokus utama diarahkan pada percepatan pelaksanaan di lapangan dan memastikan teknologi yang digunakan ramah lingkungan serta sesuai standar internasional.
“Ini bukan proyek seremonial, tapi proyek nyata untuk rakyat. Kita ingin masyarakat langsung merasakan manfaatnya, baik dari sisi lingkungan yang lebih bersih, maupun pasokan energi yang lebih stabil,” tegasnya.
Dengan dimulainya pembangunan 10 proyek awal Waste to Energy ini, Indonesia menapaki langkah baru dalam tata kelola sampah modern. Program ini diharapkan dapat mengubah permasalahan sampah yang menahun menjadi peluang besar dalam mendukung ketahanan energi nasional dan pembangunan berkelanjutan.
